Pelaksanaan kegiatan dilakukan di APBD dalam satu tahun berjalan, sehingga untuk lebih cepat menuntaskan apa yang di suarakan oleh masyarakat.
Tangerang, postbanten.net.
Pemberlakuan pemungutan Option Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan option Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sudah dimulai pemberlakuan option PKB dan BBNKB ini dimulai pada 5 Januari 2025.
Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Penerimaan Bapenda dari pajak option PKB dan BBNK di wilayah Kabupaten Tangerang yang diterima oleh Bapenda kabupaten Tangerang secara real time.
Dalam kurun waktu triwulan pertama dibulan maret target dari sektor pajak option PKB dan BBNK bapenda kabupaten Tangerang sebesar Rp 15 Milliar namun penerimaan pajak option PKB dan BBNK melampaui target hingga Rp.55 milliar hingga maret 2025.
Example 300×600, Seperti yang diutarakan Kepala Bapenda kabupaten Tangerang Slamet budhi Mulyanto mengungkapkan rasa syukurnya,.
“Alhamdulillah dengan dilakukannya option PKB dan BBNKB hingga di bulan maret ini sudah masuk anggaran dari option PKB dan BBNK sekitar Rp.50 miliar.
Kita mempunyai target di angka Rp.15 miliar untuk triwulan pertama ini,” ungkap kaban pada hari Senin (10/03/2025) kemarin.
Lanjutnya target kita hingga akhir tahun ini kita target diposisi sebesar Rp.280 miliar di option PKB dan Rp.230 di BBNKB.
Sedang untuk target PBB-P2 kita targetkan Rp.600 milliar hingga Desember 2025,” jelasnya.
Dan Alhamdulillah untuk triwulan pertama pajak PBB-P2 yang kita targetkan sebesar Rp.24 miliar dan syukur Alhamdulillah sampai dengan bulan maret ini sudah mencapai Rp.31 miliar,” ucap syukurnya.
Pembagian pajak option PKB dan BBNK secara otomatis di STNk sudah tertera untuk ke provinsi. Penerimaan option PKB dan BBNKB, secara real time , jadi tidak ada lagi dana bagi hasil.
Dengan option PKB dan BBNKB ini kita bisa menerima real time, kalau dulu kan dana bagi hasil, jadi Kalau bagi hasil harus recount dan sebagainya.
Sekarang kita bisa melihat di dashboard penerimaan perhari dari PKB berapa, dari BBNK berapa dan dari PBB berapa, jadi kit bisa melihat secara lebih pasti untuk melaksanakan Anggaran.
Ketika memang over target dari target yang sudah direncanakan, kita juga bisa menyusun persiapan untuk perubahan anggaran,” jelas Slamet budhi.
Sambungannya, kaitan dengan prioritas – prioritas pembangunan, kegiatan yang menjadi prioritas yang akan kita laksanakan ditahun anggaran berjalan.
Harapan kami tentunya ada kepastian, kepastian berapa penerima Pajak kabupaten Tangerang, dna Kekuatan kita untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.
Ketika kita punya kemampuan dari segi keuangan kita juga bisa menyusun program prioritas dari bupati dan ibu wakil bupati.
Jadi kita sudah bisa menyusun program apa yang menjadi prioritas dari visi misi dan program- program yang belum maksimal.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan di APBD dalam satu tahun berjalan, sehingga untuk lebih cepat menuntaskan apa yang di suarakan oleh masyarakat,” terang Slamet Budhi.
“Kemarin kita tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah provinsi, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk bisa menghimbau masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
Kalau sekarang kita dilibatkan mana – mana saja masyarakat yang belum bayar pajak kita buatkan Surat himbauan, sehingga kita turut serta disitu dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan option PKB dan BBNKB karena kita juga punya kepentingan,” cetus Slamet.
Kita diberikan data dari pihak kepolisian Mana yang belum bayar, dimana tempat tinggalnya, Oleh karena itu kita juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi beberapa waktu yang lalu.
Kita sudah melakukan sosialisasi di 5 UPT Bapenda Kabupaten Tangerang, didampingi oleh temen – teman dari pihak kepolisian dari samsat maupun dari provinsi.
Untuk saat ini kita baru sosialisasi nanti secara tahap berikutnya kita buat surat tagihan, bahwa nopol kendaraan sekian belum melaksanakan kewajibnanya.
“Membayar pajak. Bapenda akan bersurat bisa melibatkan RT,RW setempat dan bisa melibatkan kepala desa , itu nanti tahap tahap berikutnya yang akan kita lakukan,” tandasnya.
( Sep Red ).
