ASET DAERAH YANG DI SALAH GUNAKAN OLEH PARA OKNUM PEJABATNYA
Tangerang Kab, postbanten,net
Aset daerah yang di salah Gunakan oleh para Oknum Penjabat Camat dan Kades, saat masa menjabat menjadi Camat dan Kepala Desa, ini perlu di pertanggung jawabkan oleh oknum tersebut.
Hingga saat ini masih banyak aset daerah di provinsi Banten terkhusus Kabupaten Tangerang yang diduga belum terinventarisir sepenuhnya serta rawan,penyelewengan karena itu adalah aset daerah yang mesti wajib dijaga bersama sama.
Jangan sampai di salah gunakan dan peruntukan. Jika tidak segera ditangani secara serius maka dikhawatirkan aset daerah ( pemda) kab,Tangerang akan beralih pemanfaatannya,baik di selewengkan oleh pihak lain,bahkan tak sedikit oknum pejabatnya ikut terlibat,akhirnya aset daerah tersebut terancam hilang.
Harusnya kita semua tau kalau aset tersebut berpotensi besar untuk menyumbang pendapatan asli daerah pungkas bang raja salah satu Waketum L-KPK. Diantara aset, yang dimiliki oleh provinsi Banten terkhusus kab,Tangerang adalah TANAH BENGKOK.
Menurut Jeng Whidi Ketua GWI Kab. Tangerang, dari Dikarena kab,Tangerang memiliki banyak desa Tentu tanah bengkok pun pasti cukup banyak dimana mana karena dinsetiap zonasi yang dipimpin kades pasti tanah bengkok itu ada.
Nah keberadaan tanah bengkok ini, yang disinyalir banyak disalahgunakan oleh oknum pejabat setempat untuk kepentingan pribadi, keluarganya,dan oknum pengusaha
Semisal lahan tersebut disewakan, di gali tanah dan dijual ke pengembang bahkan tak jarang dijual belikan.
“Praktek busuk itu bukan jadi rahasia umum lagi di negri ini terutama di kab,Tangeran,tapi bak kecambah dimusim hujan praktek korupsi tersebut tumbuh subur dingeri kita baik perorangan atau bahkan berjamaah dan itu seperti hal yang udah biasa”, katanya Whidi Ketua GWI Kab. Tangerang
Menurut Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) akan terus mengoptimalkan terkait menginventarisasi aset diwilayahnya secara menyeluruh dan konsisten.
dan Penataan ini diklaim akan mendongkrak pendapatan daerah, Hanya saja memang dibutuhkan kerja keras dari tim karena proses inventarisasi yang cukup pelik pungkas nya.
“Serta masyarakat perlu melaporkan kalo menemukan praktek curang atau penyalah gunaan wewenang sehingga aset daerah tersebut terancam rusak atau bahkan ilang dan merugikan negara,ujar nya kembali”, katanya Udin. (RIP/PN)
