Pihak kontraktor diduga tidak memakai papan Infprmasi dan Ropi, Helm untuk menghemat anggaran pengeluaran

Tangerang Kota, Postbanten.net

Pemerintah kota Tangerang lewat Dinas PUPR harusnya lebih seleksi dan teliti terhadap kontraktor yang menjalin kontrak kerja dengan Dinas. Melihat kelakuan pihak kontraktor yang satu ini,berbahaya.

“Sungguh tidak patut untuk di tiru oleh kontraktor lainnya. Pasalnya, berusaha mengelabui informasi ke publik dengan menyembunyikan papan proyek di sebuah gudang yang tidak berada di lokasi pengerjaan, ada apa??”, katanya wartawan bertanya

Selanjutnya, Berawal saat wartawan melihat ada sebuah pekerjaan peningkatan jalan di ruas jalan Juanda Neglasari Kota Tangerang,tidak terlihat papan informasi.

Kulih Tinta ini kaget, para pekerja tidak menggunakan K 3 seperti rompi dan helm. Benar saja, saat di chek ternyata papan proyeknya juga tidak ada.

Dari pengakuan ‘Darjo’ asisten lapangan perusahaan kontraktor.

“Kalau papan anggarannya di tempatkan di sebuah gudang”, kata Asisten pekerja.

Dan baru diketahui kalau pihak kontraktor ternyata dari PT. Arkea Wirastya Utama, yang mengerjakan rekontruksi jalan/ peningkatan jalan dengan anggaran Rp. 16.092.472.000.

“Papan proyek di taro di sana bang, (beskem). Terkait K 3, pekerja terganggu kerja kalau pakai rompi dan helem,” ujar Darjo di lokasi proyek.

Anggaran yang digunakan PT. Arkea Wirastya Utama adalah dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022.

Seharusnya menerapkan aturan tentang keterbukaan informasi publik dengan memasang papan anggaran di lokasi proyek, agar masyarakat bisa mengetahui dan memahaminya dan itu sangat bermanfaat.

Salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance.

Artinya Adalah pengelolaan informasi publik yang baik, merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi,

Perlu di ketahui, bahwa Prinsip pengaturan informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses.

Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang mudah.

Sudah jelas tertuang di dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik.

Yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara badan publik lainnya.

Seperti ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah, maupun yang sedang dijalankan.

Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah, (LP2KP) pusat, ‘Zulham’ mengingatkan dinas PUPR Kota Tangerang untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Arkea Wirastya Utama.

“Karena dianggap telah mengabaikan aturan K 3 dan menabrak undang undang tentang keterbukaan informasi publik. Juga bila terbukti agar Dinas menghentikan proyek tersebut”, katanya Zulham.

Lanjut ai katakan, “Saya dalam hal ini mengingatkan Dinas PUPR Kota Tangerang. Pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor bukan pelanggaran biasa.

Bahwa ancaman pidana bagi pimpinan badan pemerintah yang melanggar UU KIP diatur dalam Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008.

Harusnya pihak dinas aktif mengawasi bukan malah membiarkan. Selain itu pekerja di lapangan juga tidak dilengkapi K 3.

Padahal itu tercantum dalam memenuhi persyaratan untuk penandatangan kontrak dan untuk menjaga keselamatan para pekerja mereka,” tegas nya kepada jakartakoma.com (10/12/2022).

Saat jakartakoma.com mengkonfirmasi terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, ‘Ruta Ireng Wicaksono’ dirinya lebih memilih diam dan tidak mau berkomentar.

Padahal pesan konfirmasi yang dikirimkan lewat Whatsap oleh wartawan sudah dibaca lewat nomor 0856 9710 22xx. Hingga berita ini dimuat, belum ada keterangan dari Dinas PUPR kota Tangerang.

Manahan / henry / postb