Masyarakat minta pada Pemerintah Pusat, kalau memberikan program kerja haruslah libatkan pengawasan dari Pemda Setempat.
Tangerang, postbanten.net.
Pihak pemerintah Pusat kurangnya pengawasan, karena pihak Pemda tidak terlibat, dalam pengawasan penyalur Gas LPG 3 Kg, Kab. Tangerang, Banten, minggu (09/02). Setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang berpariasi harganya.
Ada yang harga Rp 22,500, 26,500 dan Rp 30,500 yang terdapat di Kecamatan Sepatan, Pakuhaji, Kosambi dan teluknaga, Kab. Tangerang.
Setidaknya pihak Pemerintah harus mengeluarkan aturan pihak Pemda itu harus menjadi pengawasan dari panjangan tangan pusat.
“kalau ngomongnya Sri Mulyani itu termasuk omon-omon, harga subsidi tidak ada di awasi oleh pihak Pemda”, katanya Yusniman, SH Warga sepatan.
Menurut Yusniman, kalau ada program yang langsung ke masyarakat ya, toh harus ada pengawasan, jangan omon-omon saja.
Seperti ini, itu juga di rugikan semua pihak, terutama dari Anggaran Negara yang di rugikan, karena bantuan subsi di jualkan lagi oleh pihak penjahat penyalur.
” Kami minta pada bu Sri Mulyani, kalau ada barang subsi dari anggaran negara setidaknya harus ada pengawasan dari Pemda, jangan omong doang, kasihan masyarakat di bawah tidak tahu apa-apa”, tuturnya ID babamanisku di Snacvidio yang beredar di Group whatsapp.
“Saya juga beli gas LPG 3 Kg itu harganya 30.000, siapa bilang itu harga murah”, kata Dadang (40) warung Enceran di Pakuhaji.
Lanjut Dadang, mana mungkin 12,500 itu, kemungkin yang ngomong di TV, bukan kenyataan warga tak dapat Subsidi, dan terus siapa yang mendapatkan subsidi?.
(henry / jan)
