Maraknya Dugaan Penggelapan Bansos PKH di Kota Tangerang, Ketua PAC PP Kecamatan Periuk Angkat Bicara
Maraknya Dugaan Penggelapan Bansos PKH di Kota Tangerang, Ketua PAC PP Kecamatan Periuk Angkat Bicara
postbant | | 0 comments | 84 views
Kota Tangerang, postbanten.net
Maraknya dugaan penyelewengan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masih saja terjadi diwilayah Kota Tangerang.
Dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH yang mencuat di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang membuat masyarakat geram atas tindakan yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH tersebut.
Berbagai respon muncul dari berbagai kalangan masyarakat, kebanyakan mengutuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum pendamping tersebut.
Salah satunya Toda (Tono Darusalam), Tokoh Pemuda di Kecamatan Periuk sekaligus sebagai Ketua PAC Ormas Pemuda Pancasila angkat bicara.
Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak manusiawi, pasalnya PKH adalah program bantuan untuk masyarakat miskin yang bertujuan agar dapat memperbaiki taraf hidup tapi masih saja ada yang tega melakukan tindakan hina tersebut.
“PKH itu program untuk masyarakat miskin agar mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka tapi ada aja yang masih melakukan hal tersebut,” ucap Toda, Jumat (21/1/2023).
Pada dasarnya Pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya, bantuan PKH itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat.
Akan tetapi sangat di sayangkan sekali kalo masih ada oknum yang sampai tega melakukan penggelapan maupun menyelewengkan bantuan tersebut.
Bantuan yang seharusnya bisa di manfaatkan oleh orang yang berhak menerimanya, tetapi di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“ini sama saja dengan korupsi, yang namanya menggelapkan uang negara untuk masyarakat namanya korupsi,” Kata Toda
Untuk itu, Pemerintah setempat dan dinas terkait harus betul-betul mengawasi petugas saat pembagian bantuan program keluarga harapan ( PKH ) di wilayahnya masing-masing.
Harus ada Konsekuensi untuk petugas yang tidak bertanggung jawab guna menghindari kenakalan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, data penerima bantuan perlu dievaluasi kembali Karena, banyaknya aduan dan keluhan persoalan data penerima yang belum pernah menerima bantuan sama sekali.
“Banyak masyarakat yang mengadu kepetugas tetapi jawaban petugas selalu mengatakan bahwa data turun langsung dari Pusat / Kemensos,” Ujarnya.
Toda berharap Pemerintah bisa melakukan pendataan ulang, mendata kembali masyarakat yang benar-benar layak mendapatkannya, dan pemerintah bisa mengevaluasi petugas-petugas yang berintegritas, harapnya.
