Para politikus dari aktifis minta usut tuntas raja empat, ada dugaan keluarga jokowi terlibat.

Jakarta, postbanten.net.

Para pihak politik jakarta, tambang empat di usut tuntasnya, Kasus Sampali Deser .meloncat ke Raja Ampat SorongPapua Barat, sabtu (14/06).

Kasus raja empat harus di angkap, kasus tambang yang di berikan izin jaman jokowi harus di tutup.

“Karena diduga tabang raja empat ada dugaan keluarga jokowi yang punya perusahaan tambang”, ujarnya Srikandi Ny.Nelly Pardede Ketua PPWI Sampali Deli Serdang.

Export ilegal dan merusak konservasi Alam hutan Lindung di Raja Ampat terhadap, 𝗨𝗮𝗻𝗴 Rakyat 𝟱 𝘁𝗼𝗻 𝗯𝗶𝗷𝗶 𝗻𝗶𝗸𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝗶𝗿 𝗸𝗲𝗺𝗮𝗻a.

Menurut Srikandi Ny.Nelly Pardede Ketua PPWI Sampali Deli Serdang Anggota Tim B PLUS ,3 Kota SK 42,SK 43 Sosok kader Pejuang 45 Sekitar 5 ton Nikel diduga diekspor secara ilegal ke RRC China pada 2021-2022.

Padahal, pemerintah Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel mentah sejak 2020 lalu.

Informasi ini berawal dari pengungkapan KPK (sebelum Pelemahan KPK dgn RUU KPK yang konon menghabiskan 3 juta USD untuk gol kan revisi ini di DPR).

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan informasinya berasal langsung dari Negeri China.

“Data ini sumbernya dari Bea Cukai China,”

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 H Prabowo Subianto & 𝗞𝗲𝗷𝗮𝗸𝘀𝗮𝗮𝗻 𝗔𝗴𝘂𝗻𝗴 ,harus tegas dan 𝗯𝗲𝗿𝗮𝗻𝗶 Udut tuntas 𝗯𝗼𝗻𝗴𝗸𝗮𝗿 ,Tangkap dan adili 𝗸𝗮𝘀𝘂𝘀 koruptor berjamaah 𝗶𝗻𝗶.

Keputusan Presiden terdahulu (KEPPRES ) No.41 tahun 2004 tentang Perijinan atau perjanjian di bidang pertambangan yanf berada di kawasan hutan ,mengatur tentang izin tambang di area hutan lindung berikut beberapa point penting terkait Keppres ini sbb:

Pemberian izin : Keppres.ini memberikan izin kepada 13 Perusahaan tambang untuk melanjutkan kegiatan mereka di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian ini .

Perizinan Pinjam Pakai : pelaksanaan usaha bagi 13 perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan dikawasan hutan lindung didasarkan pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh menteri kehutanan .

Perusahaan yang mendapat izin ,salah satu perusahaan yang mendapat izin adalah PT .Gag Nikel di Papua yang melakukan kegiatan explorasi tambang Nikel di Radja Ampat dengan luas lahan wilayah perizinan 13.136 hektare.Keppres No.41 Tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004 oleh Presiden lbu Hj. Megawati Sukarno Putri, ketika itu.

kini di Cabut 4 Perusahaan perijinan nya oleh ketegasan Bapak Presiden Jend H .Prabowo Subianto

𝗗𝗮𝘁𝗮 dan fakta 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀 𝗸𝗮𝗽𝗮𝗹 tongkang pengangkut Nikel illegal bertuliskan ex penguasa initial Jk lriana itu memang su𝗱a𝗵 𝗷𝗲𝗹𝗮𝘀, 𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹 Sidik ke Lidik 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻.

(dr. Bernard )