Jika terbukti Karnavian pihak pada pengusaha, Presiden Prabowo Subianto sempat Geram 4 pulau di Sumut.

Jakarta, postbanten.net.

Hebat para korupter, dan mau akal-akal untuk memperkaya diri, Aceh, Banda Aceh, Senin (16/06).

Akhirnya begitu ramai pulai yang kabarnya sepadan dengan negara asing itu akan di jual ke siapa?

Aset negara di jadikan untuk kepentingan pribadi, pada hal sudah jelas undang-undang Dasar 1945.

Tentang Aset Negara, bunyi : Air, Bumi dan langit adalah Milik Negara.

Artinya, tidak boleh di akui oleh kepentingan pribadi, Palau juga tanah, air dan langit itu sudah melik negara.

“Kami minta tangkap oleh Kejagung, sudah memperkaya diri sendiri, itu sudah korupsi”, Samsudin, SH,.MH aktivis dijakarta.

Menurutnya, pak Prabowo harus rampas kembali aset negara melalui hukum Kejagung, tangkap serahkan ke negara.

Menurut informasi dari Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I Muslim Ayub menilai Presiden Prabowo Subianto harus memberikan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kuroptor.

‘Ini masalah Aset negara, karena sudah mengeluarkan putusan kontroversial terkait status empat pulau yang semula masuk wilayah Aceh Singkil menjadi wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini menyusul rencana Presiden Prabowo mengambil alih masalah itu setelah berlarut-larut.

Terlebih, keputusan itu membuat Aceh dan Sumatera Utara bersengketa.

Kalau sudah menjadi kehebohan ke publik, Presiden harus memberi punishment juga terhadap bawahannya. Jangan begitu saja.

Bagi saya, Pak Tito harus diberi peringatan karena memberikan keputusan,” kata Muslim Ayub dalam diskusi daring membahas konflik empat pulau, Sabtu (14/6/2025).

Muslim menuturkan, keputusan kontroversial itu sudah menghebohkan jagat maya dan membuat masyarakat was-was.

“Coba kita datang dulu, dan kita cek terlebih dahulu.

Jika terdapat kerugian negara kita tangkap oleh Kejagung “, kata Prabowo Subianto Presiden RI, melalui tiktok.

Ia juga geram, mendengar empat pulau di perebutkan oleh Gubenur Sumut.

“Maling, maling, tukang kurop lepas lagi jerat hukum”, ujarnya.

(Hen / feri)