Diduga Proyek di daerah Pemprovinsi Lampung di duga pihak ke-3 harus setor 18%, barus bisa berjalan.

Jakarta, postbanten.net.

Miris Korupsi yang mensengsarakan Rakyat sudah merajalela di lndonesia, Kadispora Provinsi Lampung Usut tuntas bongkar tangkap adili diduga mendapatkan 18% Pungli Setiap proyek pengadaan, sabtu (08/03).

Menurut informasi Dr Henry Jayadi Pandiangan SH.MH menyesalkan etika adab integritas, loyalitas budaya tidak Presisi Polri mental koruptor para pejabat kadispora Prov Lampung sangat mencederai sukseskan Program ASTA CITA Menuju lndonesia Emas 2045.

Kata beliau, berharap kasus ini harus di selesaikan di meja hijau.

“Kalangan di Pemprov Lampung diduga sindikat mafia kasus Mega Korupsi PT. Pertamina, PT. Timah, PT.PLN PT. PDAM, harus di tuntaskan di meja hijau”, katanya Hendry.

Sampai-sampai kasus ini ternar, dan lucunya jika tidak Viral Neticen maka kasus kasus didaerah mustahil dan tidak terungkap terselimuti oleh tertata kelola permainan rapih oleh penjabat daerah.

Pihak KPK dan bersama aparat hukum lainya harus merambah ke Daerah, agar penyaluran anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tepat sasaran.

“konspirasi berbau busuk hingga sampai lstana Jakarta, dibekingi oknum oknum APH TNI POLRI, didaerah Lampung dianggap jauh dari pemantauan Presiden H Prabowo Subianto dan KPK RI”, tuturnya.

Karenanya bebas saling melindungi kebusukan masing masing dan tega masih saja oknum pejabat bermuka tebal bermuka dua.

Seolah-olah tidak ada yang mengawasih kejahatan terstruktur sistematis berkolaborasi massive untuk menjadi koruptor tikus tikus hama pengerat.

Dimana maraknya Pungli proyek pengadaan resmi dibandrol 18% itu jatah upeti uang siluman bagi pengusaha pemenang tender wajib hukumnya uang kontribusi untuk ordal

Pemborong ingin mengambil proyek daerah tersebut, terserah proyek tersebut.

Gilanya lagi, mau jalan ataupun mau hancur dan mangkrak itu urusan lain.

Menurut pengkajian Rusman Pinem S.Sos dan Dian Wibowo SH.MH ketua Forum Pemersatu Nasional dan Badan Advokasi lndonesia.

“Mohon keadilan lstana Wapres cq Menteri Dalam Negeri Jend Pol (Purn) Tito Karnavian agar kepada Pengawasan melekat proyek proyek Dugaan Pungli didaerah agar dilakukan Investigasi”, tutur dian.

(Dr Bernard)