Dalam waktu dekat dari Hukum Pemprov Sumut akan investigasi untuk pengecekan apa data itu sudah masuk pada aset Pemprov Sumut
Dalam waktu dekat dari Hukum Pemprov Sumut akan investigasi untuk pengecekan apa data itu sudah masuk pada aset Pemprov Sumut
postbant | | 0 comments | 31 views
Medan – postbanten.net
Edy Rahmayadi mengigatkan pada Bupati Simosir, agar segera mengosongkan rumah dinas, karena Pemprov Sumut akan membangun Mes untuk Pegawai, minggu (20/08).
Jika tidak, Kata Edy Rahmaydi akan di bongkar melalui Pol. PP Pemprov Sumut.
Aset-aset Daerah yang akan di pungsikan, takut tidak sesuai data aset yang ada di Pemprov. Sumut.
“Dalam waktu dekat dari Hukum Pemprov Sumut akan investigasi untuk pengecekan apa data itu sudah masuk pada aset Pemprov Sumut”, katanya Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi
Karena status Rumah Dinas yang di huni oleh Bupati Samosir itu sudah beralih pada aset Pemprov Sumut.
“Kami meminta Bupati Samosir, Vandiko Gultom segera angkat kaki dari bangunan milik Pemprov Sumut, yang kini dijadikan rumah dinas oleh Vandiko Gultom”, ujarnya.
Menurut Informasi, sampai saat diwawancarai, Edy Rahmayadi kembali menegaskan, bahwa rumah dinas yang dipakai Vandiko Gultom itu aset pemerintah provinsi.
Aset itu akan dipakai untuk mess Pemprov Sumut, dan agar Bupati Samosir segera di kosongkan, jika tidak ada di bongkar oleh PolPP Propinsi Sumatra Utara.
Karena saat ini Bupati Samosir tak juga pindah dari bangunan itu, Pemprov Sumut kemudian menerbitkan surat perintah pengosongan melalui surat nomor: 000.2.3.2/8474/2023 perihal pengosongan tertanggal 14 Juli 2023 lalu.
“Itu mau dijadikan mess dan sudah dianggarkan dan sudah diketok,” kata Edy Rahmayadi didampingi Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, usai Sidang Paripurna, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kamis (17/8/2023), dikutip tribunmedan.
Edy Rahmayadi menyebut, alasan dirinya tidak memberikan aset itu kepada Pemkab Samosir sebagai hibah karena rumah itu satu-satunya aset Pemprov Sumut di Kabupaten Samosir.
“Itu aset provinsi satu-satunya yang ada di Samosir. Untuk mengubah aset ini harus seizin DPRD dan panjang urusannya.
Kalau itu dihibahkan, berarti, provinsi tak punya aset di sana, kan harusnya ada mess di situ,” ungkapnya.
