Daerah-Daerah yang jauh jangkauan dari Ibu Kota Propinsi, Kab dan Kota ini membuat tidak Akuntabel

Daerah-Daerah yang jauh jangkauan dari Ibukota Propinsi, Kota Dan Kabupaten, agar penerapannya harus sesuai dengan program pemerintah pusat., kamis (02/12)

Terkadang Jarak antara Desa-dengan Desa lainnya sangat jauh, bahkan untuk melakukan kegiatan sangat jauh pula, karena jangkauan antara Kantor desa dengan kampung.

Sedangkan Kampung mau ke Kabupaten, terkadang bermiggu-minggu, baru sampai, maka bikin laporan kegiatan saja sudah malas dan bahkan semangat mereka juga sudah pudar dengan kelelahannya.

Hal ini lah membuat mereka tidak terdidik, terkadang menjadi pundamental mereka, bagaimana merekat dapat penyusunan akuntabel, dan sesuai propesionalnya dalam menyusun program kerja dan pelaksanaan pekerjaan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membentuk Desa Akuntabel.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis mengatakan, akuntabilitas pelaporan keuangan di level desa diperlukan seiring masifnya pembangunan desa-desa di Indonesia.

Saat ini, lanjut dia, sejumlah kementerian/lembaga membuat desa percontohan sesuai dengan bidang tugasnya, dikutip antara.

Misalnya, ada desa konstitusi yang digagas Mahkamah Konstitusi, ada Desa Bersih Narkoba yang diinisiasi Badan Narkotika Nasional, Desa Pancasila yang digagas BPIP, dan terbaru Desa Antikorupsi yang dibentuk oleh KPK.

“Saya sangat senang dengan hal ini. Nah, saya kepingin BPKP juga punya Desa Akuntabel atau  Sistem Akuntabilitas Pembangunan Desa  (Sakti Desa) kan yang sangat berkompeten BPKP,” ujar Gus Halim, demikian ia biasa disapa saat menerima Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh beserta rombongan, Kamis.