IFRAME SYNC

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun, jika Joko Widodo sebelum habis masa jabatannya presiden hal ini harus bertanggung jawab bersama menterinya.


Jakarta – postbanten.net

Anggota DPR bersama Aktivis akan mendukung kinerja DPR-RI agar para oknum yang mengunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara harus di periksa, rabu (17/05).

Ada Sekitar 5 tahun lalu sejaknya Presiden RI Joko Widodo yang kedua kali menjadi Presiden, kini hutang negara naik Dratis.

Hutang sampai tahun 2023 ini berskisar Rp 17,500 Triliun dan pembekakan hutang terjadi, hal ini Presiden tak mampu menjalakan roda kepimpinan.

“Kami bersama Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menyebut saat ini angka riil utang pemerintah Indonesia sebenarnya Rp,17.500 triliun, angka ini lebih besar dari target pemerintah yakni Rp15.600 triliun”, katanya dr. Bernard BB Sagian SH, MH aktivis.

Dan Menurut berikut uraian lengkapnya, UTANG pemerintah sebenarnya Rp17.500 Triliun.

Jumlah tersebut melebihi 100 persen dari PDB kita yang mencapai Rp15.600 triliun.

Di atas adalah total utang pemerintah dalam rangka pembiayaan APBN. Utang menutup defisit pembiayaan APBN, setiap tahun terakhir.

Kepada siapa kita berutang? Sejak era rezim UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara maka dimulai utang menggunakan mekanisme SBN (Surat Berharga Negara) State Treasury Bond atau lebih dikenal di pasar sebagai SUN (Surat Utang Negara).

Era utang bilateral, multi lateral dan utang kepada lembaga donor berkurang sangat tajam prosentasenya seiring dengan naiknya volume APBN kita sehingga besaran defisit naik dan jumlah surat utang makin membesar.

Menurut Anggota Komisi XI DPR Misbakhun, jika Joko Widodo sebelum habis masa jabatannya presiden hal ini harus bertanggung jawab bersama menterinya.

“Kami berharap setelah habis masa jabatannya, saudara Joko Widodo bersama menterinya harus lunas, untuk hutang presiden baru mulai baru lagi”, katanya Anggota Komisi XI DPR Misbakhun

SBN atau SUN diserap oleh pasar dan pembelinya bisa perbankan nasional, dana pensiun, lembaga asuransi, BPKH, LPS, BI dan siapapun yang perlu investasi di government bond baik asing maupun nasional.di kutip wartaekonomi

Apakah angka Rp 7.014,58 triliun itu sudah merupakan total utang pemerintah? Secara matematika tanggung jawab pemerintah masih belum.

Ia menyebutkan, Ada 2 komponen perhitungan utang diluar utang pembiayaan APBN yang belum dihitung dalam struktur komponen utang pemerintah yaitu;
(1) Contingency debt (merupakan utang yg menjadi tanggung jawab negara) seperti utang BUMN. Jumlah utang BUMN saat ini hampir mencapai Rp 6.000 triliun.

(2) Utang dana pensiun yang saat ini masih menggunakan metode beban langsung di APBN padahal secara aktuaria dana pensiun ini harus dibuatkan pencadangan khusus sebagai beban biaya pensiun untuk ASN, TNI dan Polri. Perkiraan jumlah beban utang pensiun mencapai sekitar Rp 4.500 triliun.

“Kedua items di atas tidak pernah masuk dalam perhitungan neraca keuangan negara. Padahal secara best practices di seluruh dunia saat menghitung neraca”, katanya.

sumber : LSM Gakorpan

Berita Terkait

Top
.